Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah diIndonesia yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001.
Buku ini membahas tentang:
1. Reformasi pajak daerah dan retribusi daerah
2. Ketentuan umum pajak daerah
3. Pajak kendaraan bermotor
4. Bea balik nama kendaraan bermotor
5. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor